Tarif pph 15 pelayaran
http://ninaangelia.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/313/2024/06/PPH.pdf WebOct 22, 2014 · D alam dokumen rapat kerja nasional 2014 Ditjen Pajak yang diperoleh Bisnis, Ditjen Pajak berencana menyesuaikan tarif PPh Final industri pelayaran dikarenakan tarif PPh Final industri pelayaran selama ini kurang memenuhi azas keadilan. Ketentuan PPh Final industri pelayaran sendiri diatur dalam pasal 15 UU Pajak …
Tarif pph 15 pelayaran
Did you know?
WebPPh Pasal 15 final disetor sendiri oleh perusahaan pelayaran asing (melalui agennya), tidak dengan mekanisme withholding tax (SE- 32/PJ.4/1996). Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji kru kapal dan karyawan administrasi kecuali Pasal 15 (employment) mengatakan lain. PPN tidak terutang bila termasuk kategori angkutan umum laut (PP 144/2000). WebMar 22, 2024 · Jenis PPh 15 ini dikenakan pada: Perusahaan pelayaran; Perusahaan pelayaran dalam negeri; ... F. Tarif PPh 15. Besar tarif pajak penghasilan pasal 15 di antaranya: 1. Atas ‘charter’ penerbangan dalam negeri. PPh terutang = 30% x Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NTPN)
WebJan 9, 2024 · bahwa atas pembayaran imbalan jasa pengangkutan barang kepada Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran luar negeri, Pemohon Banding melakukan pemotongan PPh Pasal 15 Final dengan tarif 1,32%, bahwa tarif tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. WebScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia.
WebTarif. PPh yang terutang = 30% x Penghitungan Penghasilan Netto Penghitungan Penghasilan Netto = 4% x Peredaran Bruto. ... Subjek dari PPh 15 terhadap pelayaran/penerbangan luar negeri adalah para wajib pajak yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. WebPph Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri Adalah Pajak Yang Terutang Atas Penghasilan Dari Usaha Pelayaran, Sifatnya Final Dengan Tarif 1,2%. Adapun beberapa jenis pph seperti pph pasal 15, pph pasal 19, pph pasal 21, pph pasal 22, pph pasal 23, pph pasal 24, pph pasal 25, pph pasal 26, pph pasal 29 dan pph final.
WebTarif Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15) Ada berbagai jenis tarif tergantung pada industri bisnis seperti yang disebutkan di atas, dan mereka adalah sebagai berikut: Perusahaan pelayaran. Laba bersih = 6% x Omzet Bruto. Pajak penghasilan = 1,8% x …
WebJurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 4, Nomer 2, September 2024 Hlm 166-181 Ayu, Afifah dan Paramita, Analisis Penerapan PPH ..... Page 166 ANALISIS PENERAPAN PPH PASAL 15 ATAS JASA PELAYARAN DALAM NEGERI DI CV TANJUNG EXPRESS Ayu Dwi Lestari [email protected] Politeknik Bosowa Nurul Afifah … tic tic boom synopsisWebAug 24, 2024 · PPh PASAL 15 (3) Pajak atas Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri. Redaksi DDTCNews Kamis, 24 Agustus 2024 13:40 WIB. A+ A-. 3. PERDAGANGAN nasional menjadi salah satu faktor pendorong ekonomi dalam negeri. Terlebih Indonesia … the luke barnett centreWebPER-23/PJ/2009 Tentang Perubahan Tarif PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26 1. Tatacara Pemotongan PPh Ps 23 oleh Bendahara New..!!! 2. Daftar Tarif PPh Pasal 23 tahun 2009 3. Perubahan Tarif PPh Pasal 23 PPh Final 1. PPh Bagi Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri 2. SE-80/PJ/2009 - Pelaksanaan PPh Final Bagi Perusahaan Yang Bergerak Di … tic tic boom starWebMekanisme Pemotongan PPh Pasal 15 Penerbangan Luar Negeri & PPh Pasal 15 Pelayaran Luar Negeri. Penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar/mencharter wajib Melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau … the luke beasley showWebDec 31, 2024 · Kata Kunci: industri pelayaran, PPh Pasal 15, tarif pajak . PENDAHULUAN . Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) the luke brasserieWebJul 23, 1996 · bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 181/KMK.04/1995 Tanggal 1 Mei 1995 tentang Norma Penghitungan … the luke apartments waWebdikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Untuk itu, dalam menentukan tarif pemotongan PPh mana yang akan digunakan (tarif PPh Pasal 15 atau Pasal 26), harus menentukan kembali apakah terdapat BUT Sing Ltd. di Indonesia atau tidak, yang ketentuannya mengacu pada Pasal 5 P3B Indonesia-Singapura. Padahal sebagaimana … tic tic boom wiki